Berinovasi untuk Indonesia mandiri

Kemandirian telah lama menjadi ruh perjuangan kemerdekaan. Pada 1923, Perhimpunan Indonesia misalnya, mengeluarkan pernyataan bahwa setiap orang Indonesia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemandirian.

Uniknya, tak hanya kalangan intelektual atau pelajar, perjuangan menuju kemandirian juga diperjuangkan oleh pengusaha yang nasionalismenya tinggi. Mereka mengidam-idamkan ekonomi Nusantara bisa mandiri.

Sebuah buku diterbitkan oleh Singapore University Press ditulis oleh Yong Mun Cheong dengan judul The Indonesian Revolution and the Singapore Connection menuturkan peran pengusaha etnis Tionghoa dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga merindukan kemandirian nasional. Kata pendiri bangsa kita Mohamad Hatta: tidak ada kemerdekaan yang asli tanpa kemandirian.

Kendati era kolonialisme telah lebih dari setengah abad berakhir dan kemerdekaan sudah diraih oleh negara-negara bekas koloni, isu kemandirian (ekonomi) belum kelar, bahkan semakin relevan, termasuk Indonesia.

Arus globalisasi dan perdagangan bebas berembus makin kencang. Setiap negara sibuk memperkuat ketahanan ekonominya melalui berbagai kebijakan proteksi 'terselubung' agar tak rentan terhadap dampak krisis dari negara lain.

Maka tidak mengherankan bila setiap pertemuan G-20, isu yang tak lepas dari bahan pembicaraan para pemimpin adalah proteksionisme.

Negara mana pun sudah belajar banyak dari berbagai krisis sejak 1998, bahwa kian terintegrasinya sistem perdagangan dan keuangan global, makin cepat menularkan satu krisis ke negara lain.

Meski interdependensi antarnegara dan kawasan tak terelakkan, sedapat mungkin suatu negara harus mengurangi ketergantungan pada pihak luar dengan menyiapkan atau memproduksi sendiri kebutuhannya di semua sektor industri.

Dampak krisis telah membuat banyak negara lebih banyak melihat ke dalam atau membangun kemandirian, bahkan meningkatkan ketergantungan negara lain ke negaranya sendiri.

Langkah konkret

Kemandirian yang benar pada era seperti sekarang adalah tak terperosok dalam isolasionisme ekonomi atau menolak interdependensi ekonomi internasional. Pada saat yang sama negara mana pun harus mengambil langkah sistematis dan terencana meningkatkan daya saing di dalam negeri.

Terdapat beberapa langkah konkret yang mesti dapat diambil untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pertama, optimalisasi pasar domestik. Berbagai negara mulai mengoptimalisasi pasar domestik dan memperkuat daya beli dalam negeri. Melakukan inovasi pasar dalam negeri sendiri. Dalam banyak kasus, dengan cerdiknya, menutup pasar dalam negeri bagi orang luar.

Indonesia sudah merasakan bagaimana asas resiprokal dunia perbankan tak berlaku di beberapa negara kendati kita sudah membuka besar-besaran keran investasi perbankan asing di negara ini. Bank-bank nasional kita tidak mudah membuka cabang di Malaysia ataupun di China. Sementara, bank kedua negara itu merajalela sampai ke perdesaan kita. Ini menunjukkan masing-masing negara berupaya agar pasar domestiknya sedapat mungkin digarap oleh industri di dalam negeri.

Kedua, alokasi energi bagi kepentingan dalam negeri. Setelah kita menjadi net importir minyak, batu bara dan gas masih tersedia. Sayangnya, sebagian besar energi kita yang masih ada ini belum diarahkan untuk kepentingan memperkuat industri dalam negeri.

Industri-industri kita banyak yang tidak mampu bersaing lagi dengan produk luar yang notabene dihidupkan oleh gas dan batu bara dari Indonesia. Fakta ini menunjukkan negara-negara importir gas kita berhasil melakukan efisiensi kendati hampir semua bahan bakunya diimpor. Dibutuhkan kebijakan energi memihak industri dalam negeri.

Ketiga, meningkatkan produktivitas di tingkat industri (industry level). Bila energi nasional kita cukup, langkah berikut adalah perhatian yang teramat sangat mengangkat competitive advantage sesuai dengan kompetensi dan sumber daya masing-masing yang dimiliki.

Di sana tercakup bagaimana mengamankan kebutuhan bahan baku industri serta meningkatkan inovasi. Persaingan yang teramat ketat di tingkat global membuat industri dalam negeri harus melakukan inovasi agar bisa bersaing sambil perlahan melakukan transformasi dari herited-competitiveness menjadi created-competitiveness, di mana industri tak lagi bergantung pada ketersediaan dan berlimpahnya sumber daya alam.

Desentralisasi pemerintahan membawa angin segar bagi iklim demokrasi. Distribusi anggaran juga kemudian mulai merata. Namun, yang harus diantisipasi adalah desentralisasi membuat arah industri semakin tidak fokus. Dampak desentralisasi ini membutuhkan kemampuan koordinasi yang kuat dan efektif atas fokus industri pada tingkat kepemimpinan nasional.

Keempat, mendesain sistem insentif dalam hal start-up bisnis, inovasi, investasi, kemudahan perizinan, prosedur ekspor, dan insentif pajak dalam membangun basis industri nasional.

Kita masih ingat International Finance Corporation (IFC) bersama Bank Dunia merilis hasil penelitian tentang daya saing kota-kota di Indonesia terkait dengan kemudahan berusaha pada 2010. Bandung dan Yogyakarta terpilih sebagai kota yang nyaman untuk berusaha berdasarkan kemudahan mendirikan usaha, kemudahan mengurus izin pendirian usaha, dan pendaftaran properti.

Herannya, secara nasional Indonesia menempati posisi di belakang yakni ke-122 dari 183 negara yang disurvei, lebih buruk dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura (1), Thailand (12), dan Malaysia (23).

Ini menunjukkan daya saing kita masih sebatas gerakan lokal yang sporadis dan dimotori pemimpin-pemimpin daerah yang memperoleh banyak pencerahan akan pentingnya membangun daya saing pada era keterbukaan dan pasar bebas.

Oleh sebab itu, meski semangat otonomi daerah dapat membawa angin perubahan dan pemerataan, dibutuhkan sentralisasi kebijakan dan kampanye daya saing pada level nasional.

Riak-riak kebangkitan daerah meningkatkan daya saing daerah mesti disambut oleh pusat dan dikelola dengan berbagai tindakan dan pendekatan secara makro yang efektif seperti insentif fiskal, moneter, peraturan perundang-undangan, bunga kredit, dan kepastian hukum.

Kelima, dukungan dari sektor keuangan. Daya saing industri makin lemah dengan kurang kondusifnya dukungan sektor keuangan. Industri masih mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman serta masih rendahnya alokasi kredit investasi.

Kalangan perbankan sendiri merasa tak nyaman dengan undisbursed loan yang sudah melewati Rp470 triliun dan trennya terus naik. Perbankan juga masih dibayangi oleh persepsi risiko yang tinggi. Pada saat yang sama, bank-bank masih membukukan pertumbuhan laba yang fantastis di atas 28%, ditopang sektor konsumsi.

Keenam, industri olahan masih rendah. Akibat berbagai persoalan, industri olahan kita sulit berkembang. Padahal potensinya sangat besar. Nilai tambah dari hasil bumi kita pun jadi hilang. Sebagai contoh, kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kita harus meningkatkan pengolahan CPO dan meningkatkan diplomasi dagang ke berbagai negara. Memiliki lahan sawit lebih kecil dari Indonesia, Malaysia mampu mengembangkan industri olahan meski permintaan CPO lebih dominan daripada produk turunannya. Caranya, Malaysia membangun industri olahan CPO di negara-negara tujuan ekspor.

Harus ada kebijakan secara sistematis dan terencana bagaimana menjadikan CPO sebagai kontributor utama bagi kekuatan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi tawar di dunia internasional.

Ketujuh, ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur tak hanya kunci untuk memenangi persaingan global, tetapi juga penting untuk meningkatkan produktivitas di semua sektor.

Banyak proyek infrastruktur mangkrak karena berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya keuangan akibat krisis keuangan global 2008 atau masalah pembebasan lahan.

Kedelapan, mengangkat status pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada era perdagangan bebas seperti sekarang, keberpihakan tidak bisa dinafikan bila UMKM kita hendak diangkat ke tingkat yang lebih bermartabat dan bersaing.

Daya saing UMKM kita masih lemah dibandingkan dengan UMKM China yang rata-rata mampu menembus pasar internasional. UMKM terus-terusan menjadi komoditas politik. Kita juga belum menemukan formula atau katalisator yang pakem untuk menggerakkan UMKM ke level industri menengah ke atas.

Terakhir, kesembilan, daya saing kita akan ditentukan oleh distribusi ekonomi yang berkeadilan untuk setiap daerah. Desentralisasi politik dan demokrasi telah menjadi entry point tersendiri bagi Indonesia di hadapan dunia internasional.

Produk turunan desentralisasi dan demokratisasi ini adalah stabilitas politik yang bagus secara nasional. Belum ada dalam sejarah negara mana pun di mana suatu negara berhasil melakukan pemilihan kepala daerah lebih dari 400 kali dalam satu periode. Pertanyaannya, ketika kekuasaan telah didistribusikan sampai ke daerah-daerah secara adil, apakah kesejahteraan publik otomatis terwujud?

Kebijakan fiskal

Robert A. Dahl dalam bukunya On Democracy mengungkapkan 10 proposisi demokrasi. Salah satunya adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur dibandingkan dengan sistem nondemokratis (1999).

Tesis Robert masih perlu dibuktikan di Tanah Air. Disparitas sumber daya alam, tidak meratanya kualitas sumber daya manusia, ketidaktersediaan infrastruktur secara merata, serta letak geografis yang kompleks satu daerah dengan daerah lain, berpotensi menghambat distribusi pembangunan ekonomi dan industri secara merata ke berbagai daerah.

Sebaliknya, daerah-daerah yang memang sejak Orde Baru sudah memiliki sejumlah keunggulan akan menjadi kawasan yang menampung limpahan pembangunan ekonomi dan industri nasional.

Itu sebabnya, kita berharap pengambil kebijakan menerapkan kebijakan fiskal per daerah secara berbeda. Daerah-daerah seperti di kawasan timur Indonesia yang rata-rata merupakan daerah tertinggal misalnya diberikan insentif bagi industri seperti pengurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan (PPh) atau pajak bumi dan bangunan (PBB).

Insentif fiskal kita harus letakkan dalam rangka mengundang minat investor asing maupun lokal, selain tentunya investor butuh jaminan keamanan dalam berusaha. Yang tak kalah pentingnya peraturan daerah yang dapat menciptakan high cost bagi investor dan tekanan-tekanan sosial politik dari daerah setempat harus diminimalkan.

Membangun daya saing memang bukanlah resep instan. Negara-negara maju semacam Finlandia, Singapura, China, Jepang, dan Amerika Serikat telah menginvestasikan waktu dan sumber daya sejak lama.

Kita juga harus punya komitmen tinggi dari semua elemen bangsa yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kekuatan sipil masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, penegak hukum, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

Apalagi era globalisasi seperti sekarang ini, harkat dan martabat sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan industri suatu negara serta pengaruhnya terhadap negara lain atau minimal di kawasan. Dirgahayu Indonesia!

"Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog dari http://www.bankmandiri.co.id dalam rangka memperingati HUT Bank Mandiri ke-14. Tulisan adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan"

(Tulisan By Nanda Rusmana)